Ketua Pengadilan Agama Sumenep Digugat 1,5 Miliar INDEPNEWS.Com
Headlines News :
Home » , , » Ketua Pengadilan Agama Sumenep Digugat 1,5 Miliar

Ketua Pengadilan Agama Sumenep Digugat 1,5 Miliar

Ditulis Oleh redaksi Jumat, 21 Agustus 2015 | 22.05

Supyadi : "Sumpah Advokat Cukup Dari Organisasi Karena BAS KPT itu inkonstitusional, sudah ada putusan MK 101 Dan PA Tidak Patuh Itu."

SUMENEP - INDEPNEWS.Com : Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep yang mensyaratkan advokat harus menyertakan berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi di saat akan mendaftarkan perkara atau mendaftarkan surat kuasa advokat kini menjadi polemik, salah satu advokat Sumenep Ach. Supyadi, SH. yang tidak bisa beracara di persidangan dikarenakan adanya kebijakan Pengadilan Agama Sumenep tersebut pada hari Kamis, 20 Agustus 2015 secara resmi telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumenep dengan perkara nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Smp, yang mana dalam gugatan tersebut, Supyadi menggugat Drs. H. ROHMAD ARIADI, SH. selaku Ketua Pengadilan Agama Sumenep sebesar 1, 5 Miliar.

Supyadi menjelaskan bahwa gugatannya terhadap Ketua PA Sumenep itu berawal ketika Supyadi yang berprofesi sebagai advokat tidak bisa diterima beracara karena ada kebijakan Ketua PA Sumenep yang mensyaratkan advokat harus menyertakan sumpah dari KPT, sementara Supyadi hanya menyertakan sumpah advokat dari organisasi, atas ketidak puasan tersebut tanggal 02 Januari 2015 Supyadi mengirimkan surat kepada Ketua PA Sumenep dengan perihal : Konfirmasi Hak Beracara Atas Kepengacaraan kami Selaku Advokat dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dan Kami Mohon Tanggapan Penjelasan Tertulis, gayung bersambut kemudian PA Sumenep tanggal 14 Januari 2015 menanggapi surat Supyadi dengan surat nomor : W.13-A32/0196/Hk.05/I/2015. Atas tanggapan surat dari PA Sumenep tersebut, Supyadi merasa tidak puas karena PA Sumenep tetap mensyaratkan sumpah KPT dengan beracuan pada SKMA 089 dan SKMA 052. Kemudian tanggal 16 Maret 2015 dan tanggal 22 Juni 2015 Supyadi menindak lanjuti ke Mahkamah Agung secara persurat yang kemudian oleh MA di tanggapi bahwa MA tidak berkepentingan untuk mempertahankan pasal 4 ayat (1) soal sumpah advokat, sehingga atas tanggapan MA tersebut Supyadi mendapatkan kejanggalan pada surat PA Sumenep yang bertolak belakang dan bertentangan dengan surat MA.

Kemudian atas dasar surat MA tersebut, Supyadi menggugat Ketua PA Sumenep 1,5M ke Pengadilan Negeri Sumenep, “sumpah advokat cukup dari organisasi karena BAS KPT itu inkonstitusional, sudah ada putusan MK 101 Dan PA Tidak Patuh Itu, juga sudah jelas pada surat MA ke saya bahwa MA sendiri tidak mempermasalahkan sumpah advokat itu, lalu kenapa peradilan seperti PA Sumenep yang notabenenya dibawah MA yang mempermasalahkan” ungkap Supyadi.

Sementara Ketua PA Sumenep yang dikonfirmasi melalui Panitera Muda Hukum Moh. Arifin menjelaskan, setiap advokat yang akan beracara di Instansinya harus mengantongi BAS KPT. Bila tidak, maka tidak diperkenankan beracara. Dia menegaskan, PA tidak melihat latar belakang organisasi advokat. “Tapi, lebih ke soal memiliki atau tidak BAS KPT. Jika mengantongi itu, berhak beracara,” jelasnya.

Melalui surat balasan kepada Ach. Supyadi, kata Arifin, ketua PA mengatakan, penyumpahan calon advokat sesuai pasal 4 ayat (1) UU Advokat telah diputus lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 101/PUU-VII/2009. “Putusan itu harus dimaknai pengambilan sumpah advokat merupakan kewajiban undang – undang bagi pengadilan tinggi tanpa melihat dari organisasi mana calon advokat itu berasal,” tulis ketua PA dalam surat balasan itu.” (SA)
Bagikan Berita :

1 komentar:

  1. Untuk mengahiri konflik di internal para Advokat baik otu dari KAI maupundi tubuh PERADI sendiri, maka Revisi UU Advokat harus dibahas kembali dan segera di sahkan.

    BalasHapus

BERITA POPULER

Cari Blog Ini

 


Copyright © 2011. INDEPNEWS.Com - All Rights Reserved