Tak Hadir Kembali, Jero Wacik Diancam Dijemput Paksa INDEPNEWS.Com
Headlines News :
Home » , , » Tak Hadir Kembali, Jero Wacik Diancam Dijemput Paksa

Tak Hadir Kembali, Jero Wacik Diancam Dijemput Paksa

Ditulis Oleh redaksi Jumat, 10 April 2015 | 02.37

Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP (Tempo)
JAKARTA - INDEPNEWS.Com : ‎Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), Jero Wacik kembali tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa. Dia menolak diperiksa dengan alasan tengah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP, pihaknya akan kembali melakukan panggilan untuk Jero selaku tersangka dugaan korupsi di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008-2011.

Bahkan, dia menegaskan lembaga antirasuah ini akan menjemput paksa jika pada panggilan lanjutan Jero kembali mangkir.

"Akan dipanggil lagi. Jika tidak hadir tanpa keterangan, ya bisa dilakukan jemput paksa‎," tutur Johan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (9/4/2015).

Johan, mengatakan penjadwalan ulang untuk politikus Partai Demokrat ini akan dilakukan pada pekan depan. Namun dirinya belum mengetahui tanggal pastinya untuk Jero yang juga pernah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Pekan depan pemanggilan ulangnya," singkatnya.

Terhitung telah dua kali Jero tak hadir dalam pemeriksaan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara di Kemenbudpar. Kuasa hukum Jero, Sugiyono mengaku, ketidakhadiran Jero disebabkan pihaknya tengah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

‎Seperti diketahui, Jero Wacik yang merupakan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2004-2011 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2008-2011.

Jero diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar ketika menjabat sebagai Menteri.‎ Dia diduga telah merugikan negara hingga Rp7 miliar.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Jero dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum kasus ini, KPK juga telah menetapkan pria asal Bali itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tindakan pemerasan saat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam kasus itu ‎Jero dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 421 KUHP.

Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu diduga menyalahgunakan kewenangannya selama menjadi Menteri ESDM 2011-2014. Yakni diduga mela‎kukan pengarahan untuk mendapatkan dana operasional menteri yang lebih besar dari platform dana operasional menteri yang sudah ada. (Feri Agus Setyawan/Okezone/Inc)
Bagikan Berita :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

BERITA POPULER

Cari Blog Ini

 


Copyright © 2011. INDEPNEWS.Com - All Rights Reserved