Mengenal Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam Transaksi Ekspor INDEPNEWS.Com
Headlines News :
Home » , , » Mengenal Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam Transaksi Ekspor

Mengenal Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam Transaksi Ekspor

Ditulis Oleh redaksi Sabtu, 21 Maret 2015 | 13.59

Ilustrasi
INDEPNEWS.Com : Melalui Peraturan No.13/20/PBI/2011 tanggal 30 September 2011 yang berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2012.  Bank Indonesia mengatur Penerimaan Devisa Hasil Ekspor Seluruh penerimaan pembayaran transaksi ekspor atau Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib diterima Eksportir melalui Bank Devisa dalam Negeri (bank) selambat - lambatnya 90 hari setelah tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Penerimaan DHE dengan cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian (open account), collection, yang jatuh temponya ≥ 90 Hari setelah Tanggal PEB, wajib dilakukan selambat - lambatnya 14 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Eksportir harus menyampaikan informasi yang tercantum pada PEB terkait DHE yang diterima kepada Bank Devisa penerima DHE meliputi informasi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal Pendaftaran PEB, Nilai DHE, Nilai PEB, Sandi Keterangan, serta dilengkapi Dokumen Pendukung dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa.

Bank akan mengirimkan laporan RTE (softcopy) yang memuat daftar transaksi penerimaan DHE kepada Eksportir untuk dilengkapi.

Dokumen Pendukung diperlukan terutama untuk transaksi ekspor dengan uang muka (advance payment), Nilai DHE kurang dari nilai PEB dan/atau DHE diterima melewati batas waktu. Dokumen pendukung harus disampaikan oleh Eksportir kepada Bank paling lambat:14 hari setelah tanggal PEB untuk ekspor yang diterima melewati batas waktu. Tanggal 5 bulan berikutnya untuk nilai DHE kurang dari Nilai PEB akibat maklon, jasa perbaikan, operational/financial leasing. 90 hari setelah tanggal PEB atau 14 hari setelah jatuh tempo pembayaran, untuk kondisi Importir wanprestasi. Informasi terkait DHE akan diteruskan oleh Bank Devisa kepada Bank Indonesia.

Penerimaan DHE akan dipantau oleh BI melalui dua sumber data: Berdasar data PEB dari DirJen Bea Cukai Berdasar data penerimaan DHE dari Laporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE).

Sanksi Atas Ketidakpatuhan Eksportir:
Denda sebesar 0,5% dari DHE yang belum diterima melalui Bank Devisa (minimum Rp 10 juta, maksimum Rp 100 juta) yang disetor ke kas Negara. Sanksi administratif pemberatan berupa penangguhan pelayanan ekspor di Bea Cukai.

Manfaat dari kebijakan DHE tersebut adalah memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan kesinambungan pasokan valuta asing serta mengurangi ketergantungan pada dana asing jangka pendek, lalu meningkatkan aktivitas pasar valuta asing dan pengembangan pasar uang di dalam negeri. Dan memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sumber pembiayaan ekonomi.

Hingga akhir Desember 2014 Bank Indonesia (BI) menyatakan sekitar 82% dari nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE) baik dari bank maupun eksportir telah masuk Indonesia. Angka itu meningkat sejak penerapan kebijakan pelaporan. Sektor migas bisa dibilang sektor yang paling rendah dalam hal pelaporan DHE-nya. Hal ini disebabkan sektor yang bergerak di bidang migas dan energi ini banyak melibatkan kontrak - kontrak kerja. “Hal-hal itu menyangkut masalah kontrak.

Adapun pelapor DHE per Oktober 2014 tercatat 2.104 pelapor DHE dari Bank dan 201.332 pelapor dari eksportir. Sedangkan untuk SID, pada periode yang sama tercatat 1.478 pelapor, meningkat dari posisi Desember 2013 berjumlah 1.435 pelapor. 
Diasuh oleh; Sutomo Asngadi, SS, MM (cand) (Praktisi/Consultant/Executive Trainer: Management Export Import Public and In House Training)
Bagikan Berita :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

BERITA POPULER

Cari Blog Ini

 


Copyright © 2011. INDEPNEWS.Com - All Rights Reserved