“Darurat Korupsi” di Era Pasar Bebas ASEAN (MEA) 2015 INDEPNEWS.Com
Headlines News :
Home » , , » “Darurat Korupsi” di Era Pasar Bebas ASEAN (MEA) 2015

“Darurat Korupsi” di Era Pasar Bebas ASEAN (MEA) 2015

Ditulis Oleh redaksi Jumat, 13 Maret 2015 | 14.32

Tondi Nasution (Sekjen IKJ)
JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Seiring dibukanya pasar bebas ASEAN dan Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Ruang masuk para pelaku koruptor semakin luas tumbuhnya pun semakin subur baik dengan cara massif, maupun dengan konspriratif dan juga dengan cara terorganisir. Jelasnya drama pencurian uang rakyat akan terus berepisode, hanya peran utama yang berbeda tapi tema dan alur ceritanya akan sama.

Pembegalan uang negara, episode akan berlangsung tahun ini dan akan berlangsung terus jika Penegak Hukum, KPK, Kejaksaan serta Pemerintah tidak mampu mengendalikanya. Perlu diingat dengan di bukanya pasar bebas ASEAN juga akan muncul tumbuhnya liberalisasi korupsi.

Hubungan liberalisasi ekonomi ASEAN dengan korupsi, yakni kemungkinan para koruptor mengalihkan harta dan kekayaannya ke luar Negeri. Artinya tidak akan menyimpan kekayaannya di Indonesia tetapi di negara lain dengan sistem berbeda dan mencari proteksi untuk melindungi kekayaannya. "Apakah Indonesia sudah siap dengan liberalisasi ini?” Saat ini kondisi korupsi di negeri ini mengalami Darurat Korupsi.”

Tidak bisa disangkal pemilihan kepala daerah sangat berpotensi besar dan pasti menyuburkan korupsi juga akan melahirkan broker dan pedagang - pedagang politik, jika ini dibiarkan berkembang dan tidak bisa di bendung, akan muncullah kapitalisasi uang yang maha dahsyat, dengan modus penyalahgunaan wewenang dengan mengeluarkan izin penggunaan sumber daya alam.”

Apa lagi saat ini serangan-serangan upaya pelemahan pemberantasan korupsi semakin menggurita, wujud dan bentuknya terkesan adanya pengendalian kekuasaan birokrasi gelap atau mengendalikan sistem oligarkhi yang dulu ada di era orde baru. Yakni oligarkhi yang beradaptasi dengan sempurna dengan kartel politik akan muncul pulalah konglomerasi hitam dan pejabat politik yang tidak amanah.

Mereka menguasai sumber daya publik dengan cara yang lebih canggih, persuasif, legal, bahkan demokratis dan tanpa kekerasan. Itulah sebabnya KPK terus dikriminilisasi agar paradigmanya kotor sekaligus diupayakan agar tidak punya kekuatan lagi persekutuan agung kuasa kegelapan menaklukan KPK melalui lembaga tertentu.

Kembali ke kondisi darurat korupsi beberapa data, fakta dan informasi untuk merumuskan situasi yang disebut darurat korupsi. Menurutnya ada fakta yang tidak terbantahkan bahwa korupsi menjadi kontributor terciptanya kemiskinan secara massif. Jika dibandingkan peningkatan angka kemiskinan pada 2013 dan 2014 serta prediksi pada 2015. “Fakta juga menunjukkan akhir 14 angka kemiskinan meningkat menjadi 28,28 juta dari semula 28 juta pada akhir 2013. Itu artinya sama dengan penduduk malaysia atau empat kali lipat penduduk Hong Kong.

Meskipun Indonesia sebagai negara maritim tapi menjadi gerbang beragam penyelundupan. Laut yang menjadi potensi sumber hidup bagi nelayan tapi nyatanya menjadi sarana dan prasarana kejahatan. Ini terjadi karena Indonesia tidak punya infrastruktur mengantisipasi kejahatan pelabuhan tikus yang rawan kejahatan. Ini sudah menjadi agenda kasus besar KPK tapi dengan banyak mafia siluman indikasinya mellemahkan KPK. Kasus - kasus ini tidak akan terselesaikan ke depan. Ironis dan merinding apakah sudah pas Negeri ini di katakan dalam situasi darurat korupsi.
(Penulis: Tondi Nasution adalah Sekjen (IKJ) Ikatan Jurnalis Jakarta Timur dan Wartawan Tabloid Independent News Jakarta)
Bagikan Berita :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

BERITA POPULER

Cari Blog Ini

 


Copyright © 2011. INDEPNEWS.Com - All Rights Reserved