Aksi Tolak RUU Pilkada oleh DPRD di Boyolali INDEPNEWS.Com
Headlines News :
Home » , , » Aksi Tolak RUU Pilkada oleh DPRD di Boyolali

Aksi Tolak RUU Pilkada oleh DPRD di Boyolali

Ditulis Oleh redaksi Kamis, 25 September 2014 | 15.19

Aksi penolakan RUU pilkada di Boyolali (why) 
BOYOLALI - INDEPNEWS.Com : Protes RUU Pilkada yang akan mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga dilakukan di daerah. Sejumlah aktivis di Boyolali yang tergabung dalam Forum Masyarakat Boyolali Dukung Pilkada Langsung melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (25/9). Mereka menolak pengesahan RUU Pilkada itu, bahwa kepala derah akan dipilih melalui DPRD.

Aksi damai itu dilakukan kelompok tersebut di depan pasar Boyolali Kota, sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka membentangkan spanduk dan sejumlah poster, yang bertuliskan “Petisi Rakyat Boyolali Tolak Pilkada Oleh DPRD Karena Akan Membajak Hak Rakyat”, “Kami tidak perlu wakil untuk memilih kepala daerah!” dan “Rakyat, bukan DPRD yang berhak memilih kepala daerah”. 

Mereka juga membagikan selebaran kepada pengguna jalan.
Koordinator aksi Alif Basuki mengatakan, pihaknya menolak pengesahan RUU Pilkada ini. Sebab UU itu nantinya akan mengembalikan lagi mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut. ”Keinginan para pengambil keputusan di DPR untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD, adalah kemunduran bagi demokratisasi, yang telah diupayakan dengan keras dan sungguh-sungguah selama reformasi ini,” ujarnya.

Menurut dia, proses demokratisasi Indonesia tidak boleh dirusak oleh segelintir orang di DPR. ”Karena hampir 10 tahun Pilkada secara langsung telah berjalan sangat baik. Kita sebagai bangsa tinggal merapikan mekanisme agar lebih tertib, jujur dan adil,” lanjut Alif.

Forum Masyarakat Boyolali Dukung Pilkada Langsung itu memberikan 9 pernyataan sikap. Antara lain pertama, memilih pemimpin adalah hak konstitusional rakyat yang harus dijaga dan dilindungi Negara. “Jika RUU Pilkada merenggut hal tersebut, berarti Negara telah merampas dan merusak prinsip daulat rakyat sesungguhnya,” katanya.

Kedua, rakyat harus menentukan sendiri pemimpinnya karena itu hakikat dari demokrasi substansial. Kemudian, mekanisme pemilihan langsung merupakan esensi partisipasi politik karena memberikan ruang yang luas bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru pilihan rakyat. Pilkada langsung membuat rakyat bisa menagih janji-janji pemimpinnya, sehingga pemimpin akan lebih akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya.

”Pilkada melalui DPRD adalah sebuah kemunduran dalam dua hal. Partisipasi politik rakyat dan demokrasi substansial. Jangan sampai kepentingan kekuasaan politik jangka pendek sekelompok orang, mengorbankan hak politik rakyat,” tandasnya. (why) 
Bagikan Berita :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

BERITA POPULER

Cari Blog Ini

 


Copyright © 2011. INDEPNEWS.Com - All Rights Reserved