DKPP Pecat Sembilan Penyelenggara Pemilu INDEPNEWS.Com
Headlines News :
Home » , , » DKPP Pecat Sembilan Penyelenggara Pemilu

DKPP Pecat Sembilan Penyelenggara Pemilu

Ditulis Oleh redaksi Kamis, 21 Agustus 2014 | 19.36

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Sidang putusan perkara kode etik penyelenggara pemilu telah selesai digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari 16 gugatan perkara yang dibacakan oleh DKPP 9 penyelenggara pemilu dipecat.

Pemecatan ini merupakan sanksi dalam bentuk peringatan keras dengan pemberhentian secara tetap. Selain itu, DKPP juga memberlakukan sanksi kepada 30 orang penyelenggara dan 20 orang penyelenggara pemilu yang namanya harus direhabilitasi.

Sembilan orang yang dipecat DKPP tersebut di antaranya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Dogiyai, Papua. Didimus Dogomo beserta empat anggotanya yaitu Yohanes Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa dan Palfianus Kegau.

"Suara rakyat tidak dapat digantikan oleh suara penyelenggara pemilu dan penyelenggara harus menyelenggarakan pemungutan. Oleh karena itu kami memberhentikan penyelenggara Ketua dan anggota KPU Dogiyai, karena telah melangggar hak konstitusional warga negara," ujar Saud Hamonang Sirait saat membacakan sidang putusan DKPP di Kementrian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2014) siang.

Ketua KPUD Serang A. Lutfi Nuriman dan Anggota KPUD Adnan Hamsih juga dipecat oleh DKPP. Selain itu Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Rorry Desrino Purnama dan Totok Hariyanto juga terbukti melanggar kode etik dan diputuskan mendapat pemberhentian tetap.

DKPP juga memberi sanksi kepada Ketua dan anggota KPUD sebanyak 25 orang berupa sanksi peringatan. Pemberlakuan ini terkait pelangaran pembukaan kotak suara yang melanggar kode etik.

Menurut DKPP, pembukaan kotak suara seharusnya melalui izin dari persidangan sehingga di luar itu merupakan sebuah pelanggaran. KPUD Jakarta terbantu akibat adanya keterlibatan saksi dari berbagai pihak baik dari pasangan calon, Bawaslu, Panwaslu serta dari pihak kepolisian. Dalil inilah yang meringankan KPUD karena dianggap masih memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. (TRIBUNnews.com)

Bagikan Berita :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

BERITA POPULER

Cari Blog Ini

 


Copyright © 2011. INDEPNEWS.Com - All Rights Reserved