Pilpres Berpotensi Dicurangi INDEPNEWS.Com
Headlines News :
Home » , , » Pilpres Berpotensi Dicurangi

Pilpres Berpotensi Dicurangi

Ditulis Oleh redaksi Senin, 19 Mei 2014 | 08.38

Ilustrasi
JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Kecurangan yang terjadi saat pemilihan umum legislatif (pileg) menjadi menggambarkan betapa buruknya sistem demokrasi di Indonesia. Kecurangan ini terjadi secara sistematis dan massif yang turut dilakukan
oleh penyelenggara pemilu yang seharusnya independen.

Integritas dan independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat diragukan. KPU seakan berpihak kepada kepentingan politik tertentu. Bahkan kisruh pileg berlangsung di setiap tahapan pileg, mulai penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses pemilihan, proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara.

Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera memanggil para Komisioner KPU untuk meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan pileg yang sangat buruk. Bila perlu, DPR harus berinisiatif mengganti para Komisioner yang tidak independen. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang akan diselenggarakan tanggal 9 Juli 2014 harus diselamatkan.

Demikian diuraikan Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus melalui rilisnya Senin (19/5).

“Penyelenggara Pemilu yang tidak independen seharusnya diganti. DPR harus tanggap dan berinisiatif untuk menyelamatkan Pilpres tanggal 9 Juli nanti.” ujar Hotland Sitorus.

Selain itu, Hotland Sitorus memaparkan setidaknya 2 (dua) cara kecurangan potensial yang akan terjadi di Pilpres yang harus diawasi.

Pertama, penggunaan surat suara sisa yang diakibatkan oleh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan tambahan surat suara 2 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).  Kedua, penggunaan perangkat IT untuk memindahkan perolehan penghitungan suara antar kandidat melalui rekayasa formula perangkat lunak IT yang digunakan KPU.

“Sebaiknya peserta Pilpres focus kedua hal ini. Untuk itu, FAIT mengusulkan agar perangkat IT yang digunakan pada proses rekapitulasi penghitungan  suara agar divalidasi terlebih dahulu.” Tegas Hotland Sitorus.

Sementara itu, Sekjen DPP FAIT, Janner Simarmata mengatakan, “FAIT sangat peduli agar pelaksanaan Pilpres berjalan dengan jujur, adil dan transparan seperti diamanatkan di dalam UUD 1945.”

“Kami akan fokus mengamati penggunaan perangkat IT KPU, karena disinilah potensi yang sangat besar dan masuk akal.” Lanjut Janner Simarmata.

“Oleh karena itu, kami menyarankan agar KPU terbuka. AIT siap membantu penyelenggara dan peserta Pilpres untuk mengawasi penggunaan perangkat IT KPU sebelum dan saat Pilpres nantinya.”, Tandas Janner Simarmata. [HS]
Bagikan Berita :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

BERITA POPULER

Cari Blog Ini

 


Copyright © 2011. INDEPNEWS.Com - All Rights Reserved