KPU dan Kemendagri Sebaiknya Transparan Soal DPT Pemilu INDEPNEWS.Com
Headlines News :
Home » , , » KPU dan Kemendagri Sebaiknya Transparan Soal DPT Pemilu

KPU dan Kemendagri Sebaiknya Transparan Soal DPT Pemilu

Ditulis Oleh redaksi Kamis, 28 November 2013 | 05.16

Ilustrasi KPU 
JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Kisruh DPT Pemilu 2014 menimbulkan kecurigaan banyak pihak terhadap independensi KPU dalam meyelenggarakan Pemilu 2014 yang akan datang. Proses penetapan DPT sudah cukup lama, namun KPU belum menghasilkan DPT yang valid dan final. Itu artinya, KPU tidak mampu mengurusi Pemilu seperti yang diamanatkan UU No. 8 tahun 2012.

Hingga penetapan tanggal 4 November 2013 lalu, DPT Pemilu masih bermasalah karena memuat pemilih tanpa NIK, pemilih ganda dan pemilih siluman (nama aneh). Padahal bersama-sama dengan Kemendagri, KPU sudah melalui lima tahapan untuk menyusun DPT. Kanyataannya, DPT belum beres dan harus diselesaikan hingga tanggal 4 Desember 2013.

Penetapan DPT tanpa NIK jelas melanggar pasal 33 ayat (2) UU No. 8 tahun 2012 yang mengatur tata cara penetapan daftar pemilih. Disebutkan daftar pemilih harus memuat paling sedikit lima komponen, termasuk di dalamnya NIK. Kini KPU mengeluarkan DPT hasil perbaikan yang menggunakan istilah
baru (DPTNIK) yang tidak diatur dalam UU.

Ketua Umum Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT), Hotland Sitorus mengatakan, KPU sangat diragukan bisa menyelesaikan kisruh DPT ini. Kisruh DPT ini tidak dapat lagi diduga sebagai suatu kelalaian, tetapi lebih kepada kesengajaan, karena KPU sudah melalui tahapan-tahapan dan pasti tau apa isi DPT itu.

“KPU tidak dapat dipercaya untuk menyelesaikan DPT tepat waktu. Bagaimana mungkin dengan waktu yang cukup lama dan melalui lima tahapan masih menghasilkan DPT yang belum beres”, sebut Hotland Sitorus.

“Kami memantau DPT secara berkala untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh KPU dan Kemendagri. Namun hingga Kamis (28/11/2013) dini hari, belum ada perubahan DPT yang signifikan seperti yang didengungkan kedua lembaga tersebut”, lanjut Hotland Sitorus

Sebagaimana pemberitahuan KPU beberapa hari lalu yang menyatakan, telah memperbaiki sebanyak 3,1 juta DPT tanpa NIK. Demikian juga pernyataan Kemendagri yang mengatakan telah meperbaiki sekitar 5 juta data pemilih tanpa NIK.

“Kedua lembaga ini harus transparan, perihal perbaikan data pemilih tanpa NIK. Mungkinkah pembuatan NIK penduduk dapat diselesaikan dalam waktu singkat? Disamping itu, DPT kecamatan/kelurahan mana saja yang sudah diperbaiki, harusnya disebutkan”, tukas Hotland Sitorus

Senada dengan itu, Sekretaris Jendral FAIT, Janner Simarmata membeberkan hasil penelusuran DPT yang dilakukan oleh FAIT di DKI Jakarta belum ada perubahan yang berarti.

“FAIT telah melakukan penyisiran DPT Pemilu di DKI Jakarta. Kenyataannya, masih banyak ditemukan pemilih tanpa NIK dan ini hampir sama dengan data pemilih sebelum penetapan DPT.”, ungkap Janner Simarmata.

“Berdasarkan data yang kami peroleh sebanyak 40.984 pemilih tanpa NIK terdaftar sebagai pemilih di DKI Jakarta. Kota Jakarta Timur menempati urutan pertama dengan 35,8 persen. Sedangkan kelurahan yang memuat pemilih tanpa NIK terbesar adalah Cipinang Besar Utara sebanyak 9.341 atau sekitar 23 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT kelurahan tersebut”, lanjut Janner Simarmata.

“Untuk itu, KPU harus serius manangani kisruh DPT ini. Jika KPU tidak mampu menyelesaikan DPT hingga 4 Desember 2013 nanti, sebaiknya komisioner KPU mengundurkan diri saja”, pungkas Janner Simarmata. [fait]
Bagikan Berita :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

BERITA POPULER

Cari Blog Ini

 


Copyright © 2011. INDEPNEWS.Com - All Rights Reserved