PT. MTU Belum Kantongi Izin Pakai Kawasan Hutan INDEPNEWS.Com
Headlines News :
Home » , , » PT. MTU Belum Kantongi Izin Pakai Kawasan Hutan

PT. MTU Belum Kantongi Izin Pakai Kawasan Hutan

Ditulis Oleh redaksi Sabtu, 27 Oktober 2012 | 06.49

Lokasi PT. Multi Tambangjaya Utama (Foto : Nur Hamzah)

BARITO SELATAN, KALTENG - INDEPNews ; Dalam rangka memberikan kepastian hukum usaha di bidang pertambangan batubara berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Batubara (IUP Batubara) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Hal ini tak luput pula bagi PKP2B PT. Multi Tambangjaya Utama yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Selatan, Timur dan Utara. Dimana sampai saat ini belum adanya transparansi mengenai IPKH (Ijin Pakai Kawasan Hutan) yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan RI, dikala Tim Lapan6 mengkonfirmasikan kepada pihak perusahaan di Port Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala Barsel (5/10) untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Setelah menyampaikan langsung kepada Bupati Barito Selatan, Bupati Barito Timur, Kapolres Barito Selatan, Kapolres Barito Timur dan instansi terkait lainnya mengenai indikasi pelanggaran yang dilakukan PT. MTU pada saat ini.
Papan larangan masuk menuju PT. MTU (Foto:Nur Hamzah)
Tim Lapan6 bersama MPK (Media Pemberantasan Korupsi - Barsel) disela kesempatan ini ditemui Bapak Imanuel K. Zebua CRS Superintendent menerangkan dengan gamlangnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Aktivis LSM LP3K-RI atas temuan hasil investigasi di lapangan yang patut diduga PT. MTU melakukan kegiatan operasional (Spanyol : Separo Nyolong alias seperti kolonialisme gaya baru.Red). Imanuel hanya menjawab “Itu Mas urusan pemerintah pusat” yang dimaksud pemerintah pusat yang mana, mohon dipertegas?” dijawab “Ya yang mana lagi kan Mas tau sendiri PKP2B siapa yang mengeluarkannya” sambil senyum-senyum atau pura-pura sok pintar.

Sebagai pemegang saham di PT. MTU melalui PT. Indika Indonesia Resources, dalam pemikiran telaahan masyarakat yang notabene tidak mengerti aturan sering bertanya dan menduga-duga apakah PT. MTU/INDIKA sudah bisa beroperasi sesuai aturan hukum di Indonesia? Lalu bagaimana nasib uluh itah mister? Yang asli putra daerah apa tidak boleh kebagian menikmati hasil buminya? Seperti yang diutara salah satu pengusaha sukses muda di Barito Selatan H. Kaspul atau akrab dipanggil Haji Takapul sangat kecewa kalau Perusahaan tidak memberikan kesempatan mereka di daerah berusaha di bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini yang terdapat aktivitas penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. MTU dimana salah satu perusahaan pemegang Perjanjian Kontrak Penambangan Batubara (PKP2B) yang merupakan kontraktor dari perusahaan PT. MTU yang takeover dengan PT. Indika ini, masuk dan beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur dan Barito Utara.

Menurut informasi yang menyebutkan, PT. MTU ini menguasai area pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah sampai saat ini masih simpang siur legalitasnya dikarenakan Tersangka dan Terpidana dalam perkara pidana No. 16/Pid.Sus/2011/PN.Btk telah melanggar kawasan penambangan yang tidak memiliki Izin Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI pada kawasan hutan lindung untuk pembuatan Jalan Tambang (Main road) Primair atau Subsidair : Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU RI No. 19 Tahun 2004. Kepada Asisten Project Direktur PT. Multi Tambangjaya Utama Mr. Watana Pundet alias Pundet Watana bin Chansri Pundet ; Tanggal Lahir : Yasothon, 03 Desember 1961 ; Kebangsaan : Thailand Agama : Budha ; Pendidikan : Strata – 1 (Geologi). Saat berita ini diturunkan berada di jeruji besi LP Buntok untuk menjalani hukuman.

Sepengetahuan Tim Lapan6, tak seorangpun yang mengetahui batas-batas wilayah PKP2B perusahaan tambang batubara terbesar di wilayah Barito Selatan ini. Pihak PT. MTU tak pernah bersedia memperlihatkan peta maupun titik koordinat wilayah konsesi mereka kepada orang luar, pun tidak kepada instansi pemerintah di daerah yang berwenang seperti Dinas Pertambangan dan Energi. Makanya tak usah heran jika kita bertanya ke Dinas yang bersangkutan, disana tak seorang pun tahu perihal batas-batas wilayah PT. MTU. Apalagi perijinan mereka (PT.MTU) kepada para Insan Pers untuk hak publikasi di media cetak maupun elektronik. Kalau sekedar salam-salaman dengan petingi-petingi management Perusahaan oke-oke lah, kalo mau datang ke Kantor di Desa Teluk Betung, boro-boro untuk hal konfirmasi nanti dulu mas! disuguhi minum aja nggak !! apalagi tanya-tanya yang macam-macam, Ayu Ting-ting lah.

Pihak PT. MTU selama ini main klaim terhadap lahan yang ditambang oleh pihak lain, misalnya para pelaku illegal mining atau lazim dinamakan PETI (Penambang Tanpa Ijin). Jika ditanya apa buktinya wilayah yang diklaim itu termasuk PKP2B, pihak perusahaan tak pernah bisa secara faktual dan pasti menunjukkannya. Herannya pihak aparat penegak hukum, yakni Kepolisian dengan begitu saja mau melegalisasi dan mengikuti kemauan PT. MTU. Bupati Barito Selatanpun sepertinya tidak tahu atau Kura-kura dalam Perahu Keberadaan PT. MTU sedangkan RTRWP belum disahkan. Dengan berbagai keunggulannya inilah PT. MTU membuat iri para pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dulu namanya Kuasa Pertambangan (KP). 

Terkait dengan saham milik PT. INDY melalui anak perusahaannya PT. Indika Indonesia Resources. Perihal keberadaan saham INDY di perusahaan tersebut bukan rahasia lagi, warga di daerah sudah lama mengetahuinya dari beberapa nara sumber di daerah bahwa adanya keterlibatan seragam hijau-hijau di balik PT tersebut. Emang zona konflik ya Pak Komandan ?... Jika mendengar nama PT. MTU, terbayang lahannya yang luas dengan potensi deposit batubara yang feasible. Para pengusaha lokal di bidang pertambangan pasti ngiler untuk bisa mengadu nasib di lahan yang feasible tersebut, caranya dengan menambang gaya TALIBAN; Tambang Liar Ala Banjar.

Banyaknya para pelaku aktivitas penambangan illegal alias Spanyol maupun Taliban di areal yang diklaim sebagai PKP2B oleh PT. MTU ini, disebabkan karena adanya para oknum di internal perusahaan tersebut yang ikut bermain. Disamping itu para ‘illegal mining’ itu juga terindikasi memberikan semacam uang pengamanan ke para oknum yang berwenang ikut kecipratan dari aktivitas illegal itu.

Tak sedikit orang yang mempertanyakan apakah PT. MTU selama ini mengetahui praktik demikian yang dilakukan oleh oknum di perusahaan yang sahamnya ia ikut memiliki ? Ada yang menjawabnya sendiri ; Para illegal mining ini sudah tak terhitung yang menjadi kaya karena bisa menambang di wilayah konsesi PT. MTU. Dan tak luput para Pejabat daerah pun tak sedikit yang ikut kecipratan ‘angpao’, berduit untuk modal melanjutkan pendidikan ke jenjang pangkat yang lebih tinggi. Maka klop lah sudah anekdot; BATUBARA, BArang TUhan BAgi RAta. (Hz/Lat)
Bagikan Berita :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

BERITA POPULER

Translate

 


Copyright © 2011. INDEPNEWS.Com - All Rights Reserved